Mengungkap Perbedaan Antara CPNS dan PPPK

CILACAP, INFO_PAS - CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah dua jenis status kepegawaian yang ada di Indonesia. Keduanya merupakan cara bagi pemerintah untuk merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan dalam berbagai sektor publik, Selasa (06/08/2024).

CPNS dan PPPK diisi oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan lulus seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua status ini terbuka bagi individu yang memiliki kualifikasi yang diperlukan dan siap mengabdi untuk negara diatur dalam UU nomor 20 tahun 2023 pasal 1 ayat 3 dan 4. 

Baca juga: Kunjungi Kampus Poltekhan UNHAN Ben Mboi, NTT, Menhan Prabowo Apresiasi Karya Kadet Mulai dari Makanan sampai Pupuk

Proses rekrutmen CPNS dan PPPK biasanya dilakukan setiap tahun, sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Pengumuman jadwal rekrutmen dan pelaksanaan seleksi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui berbagai media resmi.

Proses seleksi CPNS dan PPPK dilakukan di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lokasi tes disesuaikan dengan domisili para pelamar dan tersebar di berbagai kota besar.

Baca juga: Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris dan IT, Pengurus Yayasan Kartika Jaya Cabang III Diponegoro Ikuti Bimtek

Seleksi CPNS dilakukan melalui serangkaian tes, termasuk tes kompetensi dasar (SKD) dan tes kompetensi bidang (SKB). Sementara itu, seleksi PPPK lebih berfokus pada tes kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Setelah lulus seleksi, CPNS harus mengikuti masa prajabatan sebelum diangkat menjadi PNS, sedangkan PPPK langsung diangkat sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

CPNS dan PPPK memiliki perbedaan mendasar dalam status kepegawaian dan hak-hak yang diterima. CPNS, setelah diangkat menjadi PNS, memiliki status pegawai tetap dengan berbagai hak seperti pensiun, memiliki jabatan dan pangkat, adanya mutasi dan pemindahan kerja. Sementara itu, PPPK diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu, tidak mendapatkan hak pensiun, tidak memiliki pangkat, serta tidak adanya mutasi dan pemindahan kerja.

Baca juga: Ibadah Raya WBP Nasrani Lapas Permisan: Melaksanakan Amanat Agung Tuhan

Dengan memahami perbedaan ini, calon pelamar dapat memilih jalur yang sesuai dengan tujuan karir dan situasi pribadi mereka, serta membantu mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mengikuti seleksi yang diadakan oleh pemerintah.