Miliki Senjata Tajam, ABH Ikuti Sidang di Pengadilan dengan Didampingi Pembimbing Kemasyarakatan

    Miliki Senjata Tajam, ABH Ikuti Sidang di Pengadilan dengan Didampingi Pembimbing Kemasyarakatan
    Miliki Senjata Tajam, ABH Ikuti Sidang di Pengadilan dengan Didampingi Pembimbing Kemasyarakatan

    Cilacap - Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan Pendampingan Sidang Pertama ABH yang berinisial FNA atas tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam, Minggu (17/12/2023).
    Persidangan dilaksanakan secara langsung di Ruang Sidang anak Pengadilan Negeri Cilacap. Sidang dihadiri PK, JPU, PH, dan Keluarga Anak, serta para saksi.
    Pendampingan ABH merupakan salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pada Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”, sehingga sudah jelas dalam menangani perkara anak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib melibatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan.
    Sidang dimulai dengan pemeriksaan identitas anak, pembacaan dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan hasil litmas dan pemeriksaan para Saksi dan Anak. Pada kesempatan tersebut PK bertugas untuk mendampingi ABH selama menjalani proses persidangan. Peran PK senantiasa melekat di setiap proses peradilan bagi ABH. Sebelumnya PK bertugas menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara.
    Selama berlangsungnya proses persidangan, PK Bapas Kelas II Nusakambangan senantiasa mendampingi ABH. Selain untuk memastikan hak-hak terpenuhi, pendampingan ABH oleh PK bertujuan untuk menjauhkan anak dari stigma negatif.
    Penanganan tindak pidana yang melibatkan ABH memerlukan perlakuan-perlakuan yang tidak bisa disamakan dengan penanganan tindak pidana oleh pelaku dewasa karena dalam pelaksanaannya memang diatur dengan undang-undang khusus yaitu UU SPPA.

    Rifki Maulana

    Rifki Maulana

    Artikel Sebelumnya

    Pembimbing Kemasyarakatan wawancarai WBP...

    Artikel Berikutnya

    Kalapas Pasir Putih, Tambah Petugas Pengamanan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Hendri Kampai: Indonesia Dikuasai Oligarki, Jangan Sampai Rakyat Merasa Dijajah 'Kumpeni' Zaman Now
    Hendri Kampai: Kekuasaan, Kesempatan untuk Berbuat Baik atau Kezaliman yang Menghancurkan
    Satlantas Polres Semarang Raih Juara 1 Kinerja Terbaik! Bukti Nyata Layanan Cepat dan Responsif untuk Masyarakat

    Ikuti Kami